TAUKINI.COM – Presiden Prabowo Subianto turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Dalam kunjungannya, Prabowo terlihat berjalan di kawasan yang masih diselimuti asap dan melihat sejumlah lokasi yang sebelumnya terbakar dan telah dilakukan pemadaman.
Kunjungan tersebut berlangsung ketika pemerintah tengah memperkuat penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.
Di Kalimantan Tengah, persoalan karhutla tercatat cukup besar. Pemerintah daerah melaporkan terdapat 19.992 titik panas atau hotspot sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2026.
Dalam periode yang sama, tercatat 1.639 kejadian karhutla dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektare.
Berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalimantan Tengah mencapai 7.634,46 hektare. Angka tersebut menempatkan Kalteng di urutan kesembilan secara nasional berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat penanganan karhutla.
Ribuan Personel Dikerahkan
Penanganan karhutla di Kalteng melibatkan sekitar 10.700 personel dari berbagai unsur.
Mereka terdiri dari BPBD, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta unsur masyarakat lainnya.
Namun, jumlah personel saja belum cukup. Pemerintah daerah juga menyampaikan kebutuhan tambahan peralatan untuk memperkuat operasi pemadaman.
Saat ini terdapat empat helikopter water bombing yang telah beroperasi. Pemerintah daerah meminta tambahan sekitar dua hingga tiga unit lagi.
Selain itu, kebutuhan pompa air untuk pemadaman dari darat diperkirakan mencapai sekitar 100 hingga 200 unit tambahan.
Kualitas Udara Jadi Perhatian
Persoalan karhutla juga berkaitan dengan kualitas udara.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat sebelumnya menyampaikan bahwa peningkatan hotspot secara nasional terjadi cukup cepat dalam satu hingga dua hari terakhir. Kementerian LH mencatat sekitar 3.800 hotspot di seluruh Indonesia dalam pembaruan yang disampaikan pada 22 Agustus 2026.
Kementerian LH juga menyoroti potensi dampak kualitas udara terhadap kegiatan masyarakat, termasuk sekolah.
Pemerintah tengah menyiapkan panduan terkait ambang batas pencemaran udara sebagai dasar operasional sekolah ketika kondisi udara tidak memungkinkan kegiatan belajar tatap muka.
Bukan Sekadar Soal Kebakaran
Kunjungan Prabowo ke lokasi karhutla menunjukkan bahwa penanganan kebakaran menjadi perhatian pemerintah pusat.
Namun, tantangan terbesar berada pada kemampuan pemerintah dan seluruh unsur di lapangan untuk mengendalikan titik api, mencegah penyebaran kebakaran, sekaligus melindungi masyarakat dari dampaknya.
Dengan puluhan ribu hotspot yang tercatat di Kalteng sejak awal tahun, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi, personel, peralatan, dan pemantauan yang berkelanjutan.
Bagi masyarakat, persoalan yang paling penting bukan hanya bagaimana api dipadamkan, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan dampak asap dan kebakaran terhadap kehidupan sehari-hari dapat ditekan.