DEAR JATIM Desak Polres Pamekasan Usut Tuntas Dugaan Pengancaman di Plakpak, Termasuk Aktor Intelektual

 

Taukini.Com — Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (DEAR JATIM) mendesak Polres Pamekasan mengusut tuntas dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis celurit, pengambilan barang, dan perusakan fasilitas usaha milik Siti Wardatus Sholehah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, pada 5 Oktober 2026.

Bacaan Lainnya

Ketua Umum DEAR JATIM, A. Faisol Dear, menegaskan bahwa penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun aktor intelektual di balik dugaan peristiwa tersebut.

Menurut keterangan yang diterima DEAR JATIM, korban mengaku mengalami intimidasi dan ancaman, sementara kedua anaknya yang masih berusia 8 tahun dan 3 tahun disebut mengalami trauma. Karena itu, DEAR JATIM meminta agar perlindungan dan pendampingan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak, menjadi perhatian serius.

DEAR JATIM menyebut laporan telah disampaikan ke Polres Pamekasan pada 5 Oktober 2026 dengan nomor LP/B/465/X/2026/SPKT/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR. Namun, berdasarkan informasi yang diterima organisasi tersebut, hingga 28 Oktober 2026 belum ada kejelasan perkembangan perkara yang dinilai memadai.

Atas dasar itu, DEAR JATIM mendesak Satreskrim Polres Pamekasan memberikan kejelasan kepada pelapor, mengusut seluruh fakta dan alat bukti, serta menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran prosedur melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.

DEAR JATIM juga menyatakan akan menggelar aksi jilid II di Polda Jawa Timur hingga Mabes Polri apabila dalam waktu 7 × 24 jam sejak tuntutan disampaikan belum terdapat tanggapan atau kejelasan yang memadai.

“Penegakan hukum harus memberikan kepastian, bukan membiarkan pertanyaan masyarakat tanpa kejelasan. Kami mendesak perkara ini diusut tuntas berdasarkan fakta dan alat bukti, tanpa mengabaikan hak siapa pun di hadapan hukum,” demikian sikap DEAR JATIM.

DEAR JATIM menegaskan bahwa desakan tersebut merupakan bentuk pengawasan publik, bukan upaya menghakimi pihak tertentu sebelum adanya pembuktian yang sah.

(MMF)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *